Kementan Targetkan 10.000 Hektare Peremajaan Sawit di Riau

Program peremajaan sawit rakyat (PSR) merupakan upaya peningkatan produktivitas melalui penggantian tanaman tua dan tidak produktif dengan benih unggul yang berkualitas. Progam ini hendak berupaya memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit nasional secara umum dan kelapa sawit rakyat secara khusus.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengatakan perkebunan sawit saat ini menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengancam masa depan sawit rakyat Indonesia jika tidak segera lakukan suatu langkah komprehensif.

Mentan Syahrul melihat perlunya melakukan upaya perbaikan dari sektor hulu perkebunan kelapa sawit rakyat.

"Dalam rangka mendorong hal tersebut, Kementan hadir berikan solusi tepat guna, melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang setiap tahunnya ditargetkan seluas 180.000 hektar yang tersebar di 21 provinsi sentra kelapa sawit,” ujar Mentan SYL.

Yang terbaru, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan Kementerian Pertanian memprogramkan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seluas 10.000 hektare di Provinsi Riau.

"Hari ini pertemuan kami bersama Bapak Gubernur Riau terkait dengan Program PSR melalui jalur kemitraan. Perlu kolaborasi untuk tetap mempertahankan luas sawit dan peningkatan produktivitas sawit di Provinsi Riau," kata Dirjen Perkebunan Kementan Andi Nur Alam Syah, Senin (18/9).

Luas perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai 14,99 juta hektare (ha) pada 2022 di mana seluas 2,86 juta ha atau 19 persen berada di Riau. Namun, banyak kelapa sawit yang sudah memasuki usia 20-25 tahun sehingga Program PSR di Provinsi Riau sudah harus dilakukan secepatnya.

"Karena sudah banyak kebun di Riau ini yang sudah tidak produktif harus sudah dilakukan peremajaan apalagi Riau termasuk daerah dengan luas kebun sawit yang paling besar,” papar Andi.

Lebih lanjut Andi menjelaskan peremajaan (replanting) sawit rakyat untuk tahun 2023 bisa dilakukan melalui jalur kemitraan hingga melalui jalur dinas. Untuk tahun 2023 ditargetkan lahan seluas 20 ribu hektare harus bisa masuk ke dalam Program PSR. Adapun Riau sudah diberikan target seluas 10.0000 hektare.

"Hari ini kita melakukan di Kabupaten Kampar itu melalui jalur kemitraan atau kolaborasi antara plasma dan inti untuk kelompok setempat,” terangnya.

Walau sudah ada aturan yang mengatur petani dan perkebunan untuk segera mengajukan Program PSR, namn di Riau ditemukan sejumlah kendala terkait masih adanya beberapa kebun yang masuk ke kawasan hutan sehingga menyulitkan pihaknya melakukan replanting.

"Memang permasalahannya di Provinsi Riau ini masih banyak terkendala berada dalam kawasan hutan. Ini yang termasuk kita bicarakan bersama untuk mencari solusi,” katanya.

Pasalnya, pemerintah belum bisa memberikan pendanaan untuk replanting jika kebun tersebut masih masuk dalam kawasan hutan dan belum mengikuti persyaratan.

"Perlu koordinasi kembali Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan DLHK Riau untuk segera melakukan pembahasan kepada pemerintah pusat. Pak Gubernur sangat berharap dan mendorong potensi daerah yang luar biasa ini, jangan sampai dibiarkan saja," katanya.